Pemko Bukittinggi Tandatangani Komitmen Program Smart City

Bukittinggi--Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi tandatangani komitmen program smart city. Penandatanganan dilakukan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan seluruh Kepala SKPD, di Hotel Balcone, Selasa (27/09).

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan smart city ini merupakan kolaborasi antara gagasan dan aksi. Dengan empat kali pertemuan, setiap SKPD harus dapat memahami konsep smart city.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

“Secara populasi, masyarakat sudah siap menerima transformasi teknologi. Untuk itu, pemerintah harus bisa memfasilitasi itu. Intinya bagaimana masyarakat dipermudah dalam pelayanan. Tidak perlu lagi harus datang ke kantor untuk mengurus administrasi. Jika tidak paham, program ini tidak akan jalan, ” ujar Erman.

Wako mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kota Bukittinggi menjadi satu dari 50 kabupaten kota se Indonesia yang menandatangani kesepakatan menuju kota cerdas. 

Baca juga: SMAN 1 Padang Gelar Smapsic 2022, Diikuti Sejumlah Provinsi dan 2 Ribu Peserta

Kepala Diskominfo Bukittinggi, Erwin Umar, menjelaskan, bimtek penyusunan masterplan smart city ini dilaksanakan sebanyak 4 kali, sejak Junin2022 lalu. Dimana  setiap SKPD menyusun masterplan menuju Kota Cerdas 2022 Bukittinggi, didampingi oleh Kementrian Kominfo.

“Pemko Bukittinggi mendapat pendampingan dari Kemenkominfo terhadap pengembangan 6 pilar utama smart city. Smart governance, smart people, smart mobility, smart living, smart economy dan smart environment, ” jelasnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Gelar Pendidikan Bela Negara

Tim ahli, Harya Widiputra, menegaskan, bahwa smart city bukan hanya terkait pengadaan atau pembangunan TIK, namun lebih kepada kemampuan sebuah kota melalui pemerintah daerahnya, memberikan layanan pada masyarakat. Sehingga urusan smart city, bukan hanya tanggung jawab Kominfo, tapi menyentuh seluruh SKPD. 

“Saat ini masterplan sudah tersusun dari enam pilar utama. Isinya berbagai rencana kerja dan inovasi dari setiap SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi, ” ujarnya.

Baca juga: Tindak Lanjuti Temuan BPK Rp12,5 Miliar di LHP Pemprov, DPRD Sumbar Bentuk Pansus